Michael Kambuaya dan Dinas PU Papua harus mengakui kehebatan KPK ?

sumber gambar : beritapapua.dharapos

Jika dilihat-lihat, sebenarnya persoalan di Jakarta tentang "penistaan agama" sudah menjadi  kalah tenar dengan isu tentang korupsi di Papua.  

Beberapa hari belakangan ini, Papua menjadi menjadi salah satu Provinsi di Indonesia yang disoroti media. Isu tentang korupsi menjadi topik hangat.  Nusantara sepertinya dibuat kaget. Betapa tidak, selama ini oleh negara  persoalan Papua dinilai hanyalah sebatas persoalan "makar dan separatis", sehingga kasus (korupsi) ini mulai menambah catatan merah.

Persoalan ini menyangkut penggeledahan Dinas PU Papua oleh KPK. Sebelum-sebelumnya para birokrat di Papua bisa bebas dari bidikan KPK, entah apa yang terjadi antara KPK dan Pejabat tapi pada kenyataanya beberapa pejabat tersebut  tetap bebas berkeliaran. Namun tidak untuk Michael Kambuaya, bagi KPK Michael adalah sasaran yang "empuk"

Penggeledahan KPK ini berkaitan dengan dugaan proyek fiktif pembangunan ruas jalan Kemiri-Depapre senilai Rp 80 miliar, yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015.

Diikutip dari liputan6.com: bahwa,  tim KPK menggeledah rumah dan ruang kerja Kepala Dinas PU Papua Michael Kambuaya. Penggeledahan dilakukan sekitar pukul 08.00 WIT mulai dari rumah hingga berakhir sekitar pukul 22.30 di ruang kerja Kadis PU Papua. Usai menggeledah, tim KPK yang didampingi Brimob Polda Papua bergegas keluar dengan membawa empat tas, koper, dan kardus.

jika kita mengamati  secara  cermat kutipan berita liputan6 diatas, maka tentu kita akan mendapati poin penting bahwa Pemerintah Provinsi Papua tidak dapat berbuat apa-apa ketika "rumah" mereka diobrak-abrik oleh KPK

Pertanyaanya adalah lantas mengapa kali ini pejabat Papua harus mengakui kehebatan KPK ?

bukan kah mereka (pejabat Papua) sudah mahir dalam membungkam KPK ?

*** 

Persoalan ini terjadi tepat di  hari rabu tanggal 01 Februari 2017, tentunya tanggal tersebut  akan menjadi tanggal terburuk bagi Michael Kambuaya dan jajarannya. 

Saat ini KPK telah menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Mikael Kambuaya sebagai tersangka. Dia disangka melakukan korupsi dalam proyek pembangunan jalan Kemiri-Depapre. Michael Kambuaya diduga menyalahgunakan kewenangannya sebagai pengguna anggaran untuk memperkaya diri sendiri. Dalam proyek senilai Rp 89,5 miliar ini, KPK menduga ada indikasi kerugian negara senilai Rp 42 miliar. 

meskipun KPK menetapkan Michael Kambuaya sebagai tersangka, namun pada beberapa kesempatan Maichel mengakui bahwa sebernanya tidak ada proyek yang fiktif karena proyek tersebut dikerjakan. Michael juga menambakan bahwa untuk kasus yang sama, dirinya pun sebelumnya telah diperiksa pihak BARESKRIM. 

Pertanyaanya adalah lantas mengapa Michael Kambuaya  harus mengakui kehebatan KPK ? Bukankah sebelumnya Dia (Michael Kambuaya) telah lolos dari jebakan BARESKRIM ?

Tablod bongkar edisi 27 januari 2016 menuliskan bahwa: Saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III dengan Pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait pembahasan Legalisasi dan Pengawasan diruang rapat Komisi III, Laode Muhammad Syarif, Wakil Ketua KPK menjelaskan bahwa banyak pejabat di daerah Papua bisa ditangkap terkait dengan isu korupsi. “Tolong bapak-bapak perhatikan ini, soal Papua ini masalahnya sangat besar. Kalau kita mau jujur seluruh Bupati dan pejabat di Papua, bisa kami angkut semua,” ucapnya. (baca di sini) 

Saya ingat beberapa waktu lalu, ketika KPK menangkap pejabat Kab. Deiya (baca ini). Disana jelas terlihat bahwa KPK pun menjadikan persoalan korupsi tersebut sebagai lahan memperkaya diri, meskipun kita harus mengakui bahwa Pejabat Papua lah yang memulai membuka peluang "pencurian" uang masyarakat tersebut. Dan ketika pejabat daerah tidak bermain dengan linca, maka jelas KPK dengan dengan mudah memanfaatkan kelengahan tersebut.  Menurut saya bukan rahasia umum lagi, jika sebenarnya pejabat-pejabat Papua menjadi incaran KPK. 

Sebenarnya kasus tersebut juga terjadi pada Michael dan kawan-kawan di Dinas PU. bisa jadi Michael lupa menyediakan dana pelicin bagi mereka-mereka yang datang ke "rumahnya" atas nama hukum.

Mungkin Kasus Michael Ini menjadi perhatian serius bagi pejabat di daerah untuk tidak sembarang mencuri uang rakyat. harusnya kalian semua para pejabat sadar bahwa sepadandai apa pun kalian melompat, pasti juga akan jatuh, mari belajarlah dari kasus Kak Bas Suebu. (Keiya)