Di Negri ini KPK telah menjadi momok yang menakutkan bagi seluruh
pejabat birokrat. KPK hadir di bumi pertiwi
ini sebagai bentuk nyata dari penyelamatan keuangan Negara. Mereka yang
bersalah atas uang Negara, sudah tentu menjadi buronan. KPK lagi-lagi menjadi
senjata andalah Republik dalam mematikan
sepak terjang para koruptor. Sejak berdiri 13 tahun
silam, Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil menjebloskan sejumlah nama-nama
besar ke balik jeruji besi. Kasus yang menimpa Anas
Urbaningrum dan Andi Malarangeng adalah bukti bahwa saat ini KPK tdak
sedang bermain-main dengan mereka, para koruptor.
***
Ini cerita tentang Seorang Irenius Adii yang saat ini bekerja di birokrat Kab
deiya sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan seorang Dewie
Yasin Limpo yang adalah anggota DPR RI Komisi VII. Saat ini mereka menjadi tahanan KPK.
Mari kita lihat, konspirasi apa yang dibangun oleh Adii dan Limpo soal listrik Kab. Deiyai, sehingga lembaga anti rasuah ini merasa berhak menahan mereka.
Mari kita lihat, konspirasi apa yang dibangun oleh Adii dan Limpo soal listrik Kab. Deiyai, sehingga lembaga anti rasuah ini merasa berhak menahan mereka.
***
Kasus ini bermula ketika Pemerinta Kab. Deiya
melalu Irenius Adii melobih pambangunan listrik ke Jakarta. tugas Adii sangat
mulia, yakni memberikan penerangan untuk daerahnya. Lalu, untuk memuluskan tugas mulia tersebut,
maka Irenius bertemu dengan ibu Limpo.
Siapa itu Limpo ?. Nama lengkapnya Hj. DEWIE YASIN LIMPO, SE. karir nya dalam dunia organisasi terbilang cukup baik, beberapa perusahan besar pun pernda dijadikannya tempat mencari sesuap nasi. Saat ini, Dewie Yasin Limpo adalah anggota DPR RI. Limpo terplih menjadi DPR RI fraksi partai Hanura setelah menjadi calon perwakilan Sulawesi Selatan I.
Sebenarnya sungguh ironis jika kita mengatahui bahwa kab. Deiya adalah salah satu kabuten yang kurang memiliki fasilitas penerangan lampu, seharusnya Deiyai pantas untuk menjadi sebuah kebupaten ketika syarat-syrat seperti lampu listrik telah terpenuhi. Tetapi untuk Papua, bukan hal yang rumit dan mustahil. Modal utama memekarkan Kabupaten di Papua adalah hanya dengan doa dan niat, selebihnya Pusat lah yang menjadi Tuhan atas Papua.
Di Negara ini hukum bisa dibeli. Di Negara ini aturan dibuat untuk dilanggar. Akhirnya, demi Nama Negara, sepak terjang Irenius harus berakhir di panggkuan KPK. Tugas mulia yang di embani nya harus terlepas dari genggamannya. Ibu Yasin Limpo harus mengakui bahwa dia tidak bisa menipu KPK, meski ia perna “menipu” Irenius. Inilah ironisnya jika sebuah persahabat dibangun dengan kepentingan, dan akhirnya publik di Papua mengerti mengapa belakangan ini para pejabat dengan gampangnya mencarari “sahabat” di Jakarta.
Kasus Irenius akhirnya memperlihatkan bahwa sebenarnya pejabat-pejabat daerah selalu pergi ke Jakarta bukan untuk urusan dinas tetapi karena ingin memuluskan kepentingan bersam antara pusat dan daerah, serta kepentingan oknum pejabat itu sendiri.
Dewie Yasin Limpo, diduga menerima dana sebesar Sin$ 177.700 atau sekitar Rp 1,7 miliar. Dan dengan jelas media-media mengutip kekecaweaan Irenius Adii kerena meresa telah ditipu oleh limpo. Irenius mengaku kapok dengan perbuatannya, di media pula Ia (irenius) bahkan bersumpah untuk tidak mengulagi perbuatannya. Sayangnya menurut KPK nasi sudah menjadi bubur.
Menurut pengamatan saya, sejauh ini para pelaku akan menyesali perbuatannya ketika
semua sudah terkuak. Jika sesuatu dilakukan dengan cara yang tidak benar, maka
sepandai-pandai tupai melompat maka tetap juga akan jatuh.
Saran saya saja, kalau masih ada jalan dengan cara yang bersih, kenapa harus mencari cara yang kotor. Kasihan juga, karena pada akhirnya media lah yang berkuasa mencabik-cabik harga diri kita.
Siapa itu Limpo ?. Nama lengkapnya Hj. DEWIE YASIN LIMPO, SE. karir nya dalam dunia organisasi terbilang cukup baik, beberapa perusahan besar pun pernda dijadikannya tempat mencari sesuap nasi. Saat ini, Dewie Yasin Limpo adalah anggota DPR RI. Limpo terplih menjadi DPR RI fraksi partai Hanura setelah menjadi calon perwakilan Sulawesi Selatan I.
Sebenarnya sungguh ironis jika kita mengatahui bahwa kab. Deiya adalah salah satu kabuten yang kurang memiliki fasilitas penerangan lampu, seharusnya Deiyai pantas untuk menjadi sebuah kebupaten ketika syarat-syrat seperti lampu listrik telah terpenuhi. Tetapi untuk Papua, bukan hal yang rumit dan mustahil. Modal utama memekarkan Kabupaten di Papua adalah hanya dengan doa dan niat, selebihnya Pusat lah yang menjadi Tuhan atas Papua.
***
Di Negara ini hukum bisa dibeli. Di Negara ini aturan dibuat untuk dilanggar. Akhirnya, demi Nama Negara, sepak terjang Irenius harus berakhir di panggkuan KPK. Tugas mulia yang di embani nya harus terlepas dari genggamannya. Ibu Yasin Limpo harus mengakui bahwa dia tidak bisa menipu KPK, meski ia perna “menipu” Irenius. Inilah ironisnya jika sebuah persahabat dibangun dengan kepentingan, dan akhirnya publik di Papua mengerti mengapa belakangan ini para pejabat dengan gampangnya mencarari “sahabat” di Jakarta.
Kasus Irenius akhirnya memperlihatkan bahwa sebenarnya pejabat-pejabat daerah selalu pergi ke Jakarta bukan untuk urusan dinas tetapi karena ingin memuluskan kepentingan bersam antara pusat dan daerah, serta kepentingan oknum pejabat itu sendiri.
Dewie Yasin Limpo, diduga menerima dana sebesar Sin$ 177.700 atau sekitar Rp 1,7 miliar. Dan dengan jelas media-media mengutip kekecaweaan Irenius Adii kerena meresa telah ditipu oleh limpo. Irenius mengaku kapok dengan perbuatannya, di media pula Ia (irenius) bahkan bersumpah untuk tidak mengulagi perbuatannya. Sayangnya menurut KPK nasi sudah menjadi bubur.
Saran saya saja, kalau masih ada jalan dengan cara yang bersih, kenapa harus mencari cara yang kotor. Kasihan juga, karena pada akhirnya media lah yang berkuasa mencabik-cabik harga diri kita.
***
Kabupaten didirikan
dengan suatu tugas muliah, yakni memanusiakan manusia. Ribuan visi dan misi
telah di paparkan untuk melobi sebuah kabupaten. Sajauh ini, yang ada di benak
masyarakat umum adalah bahwa, kabupaten dibuat hanya untuk mendatangkan tumpukan
rupah.
Lalu menurut saya Pertanyaanya adalah
untuk apa Pejabat pusat memberikan pemekaran dan
untuk apa Elit-elit daerah meminta pemekaran ? Saya rasa kita akan mendapatkan jawabannya dari mereka-mereka yang sedang menjadi
target operasi KPK
Bogor, 24 Maret 2016
ricky
This post have 3 komentar
Menarik, mengalir, enak dibaca...
Replygan, krim tulisan lagi dulu ke maja kribo...
please gan...
majalahkribo@gmail.com
Insfiratif gan. Sa suka baca tulisan dari gan. Ditunggu update terbarunya.
Reply@majalah kribo : gan Oke nanti saya kabrkan
Reply@dihai : siap ayo kita update sama2
1. Dibutuhkan Kritik dan Saran Yang Membangun
2. Kritik dan Saran Harus Sesuai Konten Tulisan
3. Terima Kasih Telah Berkunjung
EmoticonEmoticon